PEMBANGUNAN POLITIK

 KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK 

ARNEWS - Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada Negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh Negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya. Pembanguna politik dalam artri derivative dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media masa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya. 

Pembangunan politik dalam arti teologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Juga termasuk didalamnya tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional. 

Pembangunan politik dalam makna fungsional diartikan sebagi suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu Negara misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstitusional. Untuk hal ini MPR pada era reformasi telah melakukan amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk lebih memperkuat kedaulatan rakyuat atau lebih demokratis. Misalnya, Salah satu bagian dalam amandemen tersebut dapat dilihat pada pasal 6A, yang mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat. 

DEFINISI-DEFINISI PEMBANGUNAN POLITIK 

1. Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Politik Bagi Pembangunan Ekonomi 

Para ahli ekonomi telah menunjukan bahwa kondisi-kondisi sosial dan politik bisa memainkan peranan penting dalam menghambat atau meningkatkan pendapatan per kapita sehingga Pembangunan Politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi dari segi pelaksanaan, pandangan demikian pada dasarnya cenderung bersifat negative, sebab lebih mudah menunjukan pada kita tentang keadaan sistem politik yang menghambat atau menghalangi jalannya pembangunan ekonomi dari pada menjelaskan bagaimana prestasi sistem politik merangsang pertumbuhan ekonomi. Sejarah telah menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dalam aneka ragam sistem politik dengan berbagai kebijaksanaan umum yang ditempuh. 

Kelemahan dari defenisi ini adalah adanya beberapa keberatan antara lain: 

a. Keberatan serius terhadap pandangan tentang pembangunan seperti tersebut diatas bahwa ia tidak memusatkan perhatian pada kerangka teoritis yang bersandar pada asumsi-asumsi umum, sebab dalam beberapa hal, pandangan seperti ini hanya akan berarti bahwa pemerintah menempuh kebijakan yang tepat secara ekonomis rasional. 

b. Keberatan lain terhadap pandangan Pembangunan politik ini adalah prospek pembangunan ekonomi makin suram di banyak Negara-negara miskin yakni perekonomian suatu masyarakat berjalan lebih lambat daripada pembangunan politik. 

c. Ada pula keberatan bahwa masyarakat di bagian terbesar Negara-negara sedang berkembang memiliki perhatian utama yang jauh lebih besar dari pada sekedar kewajiban materi. 

2. Pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri. 

Konsep popular kedua mengenai pembangunan politik, yang juga dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi, menyangkut pandangan abstrak mengenai jenis khas kehidupan politik yang mendasari masyarakat industri maju. Asumsinya adalah bahwa kehidupan masyarakat industri menciptakan tipe kehidupan politik tertentu yang kurang lebih umum yang dapat ditiru oleh masyarakat manapun, baik yang sudah menjadi masyarakat industri atupun yang belum. Menurut pandangan ini, masyarakat industri, baik yang demokratis ataupun bukan, menciptakan standarsetandar tertentu mengenai tingkah laku dan prestasi politik yang dapat menghasilkan keadaan pembangunan politik dan merupakan contoh dari tujuantujuan pembangunan yang cocok bagi setiap system politik. 

Dengan demikian beberapa sifat khas dari pembanguna politik merupakan pola-pola tertentu dari tingkah laku pemerintahan yang “rasional” dan “bertanggung jawab”, yaitu: penghindaran dari tindakan gegabah yang mengancam kepentingan dari golongan masyarakat yang penting, kesadaran akan batas-batas kedaulatan politik, penghargaan terhadap nilai-nilai administrasi yang teratur dan prosedur hukum, pengakuan bahwa politik adalah suatu mekanisme pemecahan masalah dan bukannya tujuan itu sendiri, penekanan kepada program-program kemakmuran, dan kesediaan untuk menerima partisifasi massa. 

3. Pembangunan Politik sebagai Moderenisasi Politik. 

Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan kehidupan politik yang khas dan ideal dari masyarakat industry berkaitan erat dengan pandangan bahwa pembangunan politik sama dengan moderenisasi politik. Negara-negara industry maju adlah membuat mode dan pelopor dalam hampir setia segi kehidupan sosial dan ekonomi, karena itu dapat dimengerti bila banyak orang yang mengharapkan bahwa lah seperti itu juga terjadi dalam dunia politik. Tetapi justeru penerimaan yang terlalu mudah atas pandangan ini mengundang tentangan dari kelompok yang mempertahankan relativisme kebudayaan, yang mempermasalhkan keberadaan dari identifikasi ciri-ciri masyarakat industry yaitu barat yang dipakai sebagai standard kontemporer dan universal bagi setiap kehidupan politik. 

4. Pembangunan Politik Sebagai Operasi Negara-Bangsa. 

Pembangunan politik merupakan suatu peroses melalui masyarakatmasyarakat yang hanya bentuknya saja merupakan Negara-bangsa dalam arti yang sebenarnya. Jelasnya pembangunan ini melibatkan pembangunan kapasitas untuk mempertahankan suatu tingkat ketertiban umum tertentu, untuk memobilisir sumber-sumber dalam usaha bersama, dan untuk membuat dan menopang ikatanikatan internasional. Jadi ukuran bagi pembangunan akan meliputi: 

a. Pembentukan serangkaian lembaga-lembaga publik tertentu yang merupakan prasarana penting bagi seluruh Negara-bangsa. 

b. Pengungkapan secara tertib gejala nasionalisme ke dalam kehidupan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan politik adalah politik nasionalisme yang dijalankan dalam kerangka lembaga-lembaga Negara. 

5. Pembangunan Politik sebagai Pembanguna Administrasi dan Hukum. 

Seperti yang telah kita ketahui dalam sejarah pengaruh Barat terhadap dunia, satu diantara tema-tema pokoknya adalah kepercayaan bangsa-bangsa Eropa bahwa dalam membina masyarakat politik yang harus didahulukan adalah tatanan hukum dan tatanan administrasi. 

Tradisi ini memperkuat teori-teori masakini yang menyatakan bahwa pembentukan birokrasi yang efektif harus memperoleh prioritas utama dalam poros pembangunan. Dalam pandangan ini pembangunan administrasi dikaitkan dengan penyebaran rasionalitas, penguatan konsep-konsep hukum sekuler, dan peningkatan pengetahuan teknis dan keahlian dalam pengaturan kehidupan manusia. 

6. Pembangunan Politik sebagai Mobilitas dan Partisipasi Masa. 

Pembangunan politik meliputi perluasan partisipasi masyarakat. Proses partsipasi ini berarti penyebarluasan proses pembuatan kebijakan. Karena pembangunan politik adalah menyangkut peran warga negara dalam bentuk kesetiaan barunya terhadap negara. Pemimpin dan pengikut merasa pembangunan politik makin berkualitas dilihat dari tingkat demonstrasi di seluruh negeri. Pembangunan politik memang menyangkut partisipasi warga negara. Namun yang harus juga dipikirkan adalah bahaya adanya emosionalisme warga negara yang diolah oleh demagog. Karenanya penting menyeimbangkan gelora, sentimen warga negara dengan tertib politik. Inilah proses demokrasi yang sesungguhnya 

7. Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi. 

Hal-hal diatas membawa kita pada pandangan bahwa pembangunan politik adalah, atau seharusnya sama dengan, pembentukan lembaga-lembaga dan praktekpraktek demokratis dalam pandangan banyak orang tersirat banyak asumsi bahwa satu-satunya bentuk pembangunan politik yang bermakna adalah pembinaan demokrasi bahkan ada orang yang menekankan bahwa pentingnya hubungan ini dan berpendapat bahwa pembangunan baru bermakna bila dikaitkan dengan suatu ideology tertentu, apakah itu demokrasi, komunisme, ataupun totalitarisme. Menurut pandangan ini pembangunan dapat berarti bila dihubungkan dengan penguatan nilai-nilai tertentu. Dan berusaha untuk berdalih bahwa hal itu tidak relevan adalah sama dengan menipu diri sendiri. 

8. Pembangunan Politik Sebagai Mobilitas Dan Kekuasaan 

Pandangan ini membawa kita pada konsep bahwa system-sistem politik dapat dinilai dari sudut tingkat atas kadar kekuasaan yang dapat dimobilisir oleh system itu. Bila pembangunan politik diartikan sebagai mobilitas dan peningkatan kekuasaan dalam masyarakat, dapatkah kita membedakan antara tujuan pembangunan dengan cirri-ciri yang biasanya dilekatkan pada pembangunan. Banyak dari cirri-ciri ini yang dapat diukur, dank arena itu dapat disususn indeksindeks pembangunan item-item dalam indeks seperti itu meliputi: pengaruh dan penetrasi media massa yang diukur berdasarkan sirkulasi surat kabar dan distribusi pemilikan radio, basisi perpajakan masyarakat, proporsi orang-orang yang duduk dalam pemerintahan dan distribusinya dalam berbagai kategori kegiatan, proporsi dari alokasi sumber-sumber untuk penidikan, pertahanan dan kesejahteraan sosial. 

9. Pembangunan Politik dan Kesejahteraan Rakyat 

Negara kita memiliki potensi untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan maju. Pengalaman dari banyak negara lain meyakinkan kita bahwa tidaklah lama waktu yang diperlukan untuk menjadi negara bangsa yang sejahtera. Hanya dalam waktu 30 tahun, Korea Selatan yang semula bangsa feodal dan tradisional yang sistem ekonomi, politik, dan hukumnya runtuh akibat perang saudara di tahun 1950-1953, telah mampu menjadi negara modern yang sejahtera terutama sejak pemerintahan presiden Park Chung Hee, dan telah memperoleh penghormatan dunia dengan menjadi tuan rumah Olimpiade. Malaysia yang secara sosial budaya mirip kita, dan baru merdeka di tahun 1957, sekarang telah menjadi bangsa dengan GNP/kapita/tahun 4.000 dolar AS. Selain itu, untuk lebih mengangkat prestise bangsanya di mata dunia internasional, Malaysia telah membangun gedung yang beberapa tahun yang lalu merupakan gedung yang tertinggi di dunia. 

 

 RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN POLITIK 

Dalam ruang lingkup pembangunan politik ini terbagi dalam sepuluh katagori, yaitu: (Pembangunan sistem politik, Pembangunan ideologi politik, Pembangunan komunikasi politik, Pembangunan sistem pemilihan umum, Pembangunan partisipasi masyarakat, Pembangunan pers, Pembangunan aparat administrasi pemerintahan sebagai penyelenggara politik, Pembangunan nasionalisme politik, Pembanguna manajemen politik). Namun dalam pembahasan ini akan mengulas: 

1. Pembangunan sistem politik 

Pembangunan sistem politik sesuai dengan pedoman pancasila dan UUD 1945 yang mengembangkan sistem politik demokrasi pancasila.Sistem politik demokrasi pancasila harus mampu melindungi dan mengembangkan bidang politik indonesia,bidang sosial ,serta bidang ekonomi . 

2. Pembangunan ideologi politik 

Di dalam mengusahakan pembangunan Ideologi politik yang berdassarkan kepada Pancasila dan UUD 1945, maka diperlukan adanya penganalisaan sehingga terdapat suatu peerbedaan yang jelas antara Ideologoi Komunis dengan Ideologi Pancasila, dan antara Ideologi Liberalisme dengan Ideologi Pancasila. 

3. Pembangunan nasionalisme politik 

Arti nasionalisme dalam buku Nationalism and History mengemukakan bahwa Nasionalisme ialah kesetiaan dari pada setiap individu atau bangsa di tujukan kepada kepribadian bangsa. Adapun fungsi nasionalisme yaitu untuk menyatukan seluruh kekuatan politik sosial, ekonomi dan budaya dari pada suatu bangsa; Menghilangkan dominasi asing atau yang bersifat asing di dala politik, sosial, ekonomi dan budaya; Mempertahankan keaslian dari pada bangsa itu di dalam politik, sosial, ekonomi dan budaya dari pada bangsa itu sendiri; Serta mengusahakan pengaruh di dunia Internasional.

Penulis :M. Arif Jafar (3012018046)  Mahasiswa IAIN Langsa