PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

ARNEWS - Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu Negara pada saat tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ketahun, tetapi juga harus diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, penigkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastuktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka sampai dimana taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu Negara telah meningkat, tidak mudah diukur secara kuantitatif. Berbagai jenis data perlu dikemukakan untuk menunjukan prestasi pembangunan yang dicapai suatu Negara.

Walaupun memahami kekurangan-kekurangan dari data pendapatan per kapita (pendapatan rata-rata penduduk) sebagai alat ukur mengukur tingkat kelajuan pembangunan ekonomi dan taraf kemakmuran masyarakat, hingga saat ini data pendapatan per kapita selalu digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pembangunan ekonomi. Dalam kebanyakan literature awal mengenai pembangunan ekonomi yang diterbitkan dalam tahun 1950-an dan 1960-an, pada umumnya pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai: Suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu Negara meningkat secara berketerusan dalam jangka panjang. Apabila pengertian ini dibandingkan dengan pengertian pembangunan ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya, sudah tentu definisi yang mengartikan pembangunan ekonomi secara sempit ini tidak dapat diterima. Namun demikian, oleh karena tidak terdapat alat pengukur lain yang lebih sesuai, hingga saat ini ahli-ahli ekonomi masih menggunakan data per kapita untuk dua tujuan berikut:

1. Menunjukan secara kasar tingkat kelajuan atau kecepatan pembangunan ekonomi yang dicapai pada suatu tahun.

2. Membandingkan tingkat kemakmuran yang dicapai berbagai Negara.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahnya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogonus) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk meenciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mancakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru.

Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.

PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

1. Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah dengan konsentrasi ekonomi yang tinggi cenderung pesat, sedangkan daerah yang konsentrasi ekonominya rendah ada kecenderungan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonominya juga rendah.

Industri manufaktur merupakan sektor ekonomi yang secara potensial sangat produktif, hal ini dapat dilihat dari sumbangan terhadap pembentukan PDB atau PDBR. Terjadinya ketimpangan pembangunan sektor industri atau tingkat industrialisasi antar daerah adalah sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kurang berkembangnya sektor industri di luar Jawa merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi antara Jawa dengan wilayah di luar Jawa. Pada daerah di luar Jawa, seperti sumatera, kalimantan timur, papua, bisa menjadi wilayah-wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor industri manufaktur. Hal ini dapat dilihat dari dua hal yaitu (1) Ketersediaan bahan baku, (2) Letak Geografis yang dekat dengan negara tetangga yang bisa menjadi potensi pasar yang besar yang baru di samping pasar domestik.

2. Kurang Meratanya Investasi

Harrod-Domar ada korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat di daerah tersebut rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur.

Terhambatnya perkembangan investasi di daerah disebabkan banyak faktor, diantaranya kebijakan dan birokrasi yang selama orde baru terpusat, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah-daerah luar jawa.

3. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapitas antar daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal ini karena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan perkapita antar daerah, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan  input bebas (tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya kebijakan pemerintah) memengaruhi mobilitas faktor produksi antar daerah. Menurut A. Lewis, jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua daerah akan menjadi lebih baik (dalam pengertian pareto optimal: semua daerah mengalami better off).

4. Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA)

Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin SDA. Hingga tingkat tertentu pendapat tersebut dapat dibenarkan, dalam arti sumber daya manusia dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, dan selanjutnya harus dikembangkan terus-menerus. Dan untuk itu diperlukan faktor-faktor lain, di antaranya adalah faktor teknologi dan sumber daya manusia. Dengan penguasaa teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka lambat laun factor endowment tidak relevan lagi. Hal ini dapat kita lihat negara-negara maju seperti Jepang, Korea selatan, Taiwan, dan Singapura yang sangat miskin SDA.

5. Perbedaan Demografis

Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antar daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisiplinan, dan etos kerja. Faktor-fator ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran.

Di sisi permintaan jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah penduduk yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplin dan etos kerja yang tinggi merupakan aset penting bagi produksi.

6. Kurang lancarnya Perdagangan antar Daerah

Kurang lancarnya perdagangan antara daerah (intra-trade) juga merupakan faktor yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional Indonesia. Tidak lancarnya intra trade  disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Jadi, tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari sisi permintaan dan penawaran.

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Pada saat ini secara universal diketahui bahwa dalam rangka mengatasi sifat kaku yang melekat di negara terbelakang, pemerintah harus memegang peranan positif. Ia tidak boleh berlaku sebagai penonton pasif. Problema negara terbelakang adalah sedemikian besarnyansehingga problema itu tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mekanisme bebas kekuatan-kekuatan ekonomi. Perusahaan swasta tidak mampu menyelesaikan problema tersebut karena pengertian tersebut tidak ditemui di alam yang modern. Karena itu tindakan pemerintah sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi negara-negara seperti itu.

Pada fase awal pembangunan, investasi harus dilakukan di bidang-bidang yang meningkatkan ekonomi eksternal yaitu yang mengarah pada penciptaan overhead sosial dan ekonomi seperti tenaga, transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Perusahaan swasta tidak akan tertarik melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut karena resiko besar dan keuntungannya kecil. Dari sinilah timbul kebutuhan untuk meneimbangkan pertumbuhan berbagai sektor perekonomian sehingga penawaan sesuai dengan permintaan. Oleh karena itu pengawasan dan pengaturan, oleh negara, menjadi penting dalam rangka mencapai keseimbangan pertumbuhan. Pemerintah harus merencanakan pengawasan fisik dan langkah-langkah fiskal dan moneter. “Mengatasi perbedaan sosial dan menciptakan situasi psikologis, ideologis, sosial dan politik yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi merupakan tugas terpenting pemerintah.”

Karena itu ruang lingkup tindakan pemerintah sangat luas dan menyeluruh. Menurut Prof. Lewis lingkup itu mencakup “penyelenggaraan pelayanan umum, menentukan sikap, membentuk lembaga-lembaga ekonomi, menentukan penggunaan sumber, menentukan distribusi pendapatan, mengendalikan jumlah uang, mengendalikan fluktuasi, menjamin pekerjaan penuh dan menentukan laju investasi.”

PARADIGMA BARU DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Selain paradigma baru, paradigma pembangunan berkelanjutan juga dapat digunakan sebagai paradigma pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan Berkelanjutan sebagai Paradigma Pembangunan merupakan kenyataan bahwa teori-teori ekonomi yang diajarkan selama ini telah banyak membantu dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ilmu ekonomi dengan rangkaian teori-teori di dalamnya dipercaya dapat mengarahkan roda pembangunan secara umum, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga dalam pelaksanaanya dimensi ekonomi selalu ditempatkan sebagai acuan pertimbangan yang dominan.

Pengertian pembanguan yang bercirikan pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan masalah alokasi sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang diperlukan sebagai faktor produksi utama, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja dan modal. Paradigma yang terdapat pada teori-teori ekonomi tersebut ampuh dalam mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, seiring dengan kemajuan dibidang teknologi, saat ini banyak orang mulai tidak puas dengan pola pembangunan yang diterapkan selama ini (konvensional) dan mempertanyakan keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Pola pembangunan yang dilaksanakan tersebut dinilai telah melampaui batas kegunaannya dan bahkan sekarang sedang menjurus ke hal yang merugikan umat manusia. Keberhasilan dengan ciri pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata mulai dirasakan dampak negatifnya. Menipisnya sumber daya alam dan lingkungan serta berbagai jenis pencemaran yang timbul dianggap akan menghambat pembangunan pada masa yang akan datang.

Paradigma ekonomi pun mulai bergeser, asumsi bahwa sumber daya alam dan lingkungan demikian berlimpah dan mudah tercipta kembali sudah tidak tepat lagi. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara maksimal untuk mengejar nilai produksi nasional yang tinggi sudah saatnya dikaji ulang dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Dengan adanya kekhawatiran yang muncul bersamaan dengan keberhasilan pembangunan yang tengah dicapai, kini banyak ahli ekonomi dan perencaaan pembangunan dimasa yang akan datang telah memasukkan aspek lingkungan kedalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang di ambil. Pola pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dianggap “usang” dan kini berorientasi pada pembangunan yang berorientasi pada pola pembangunan yang mementingkan segi “sustainabilitas” (berkelanjutan).

Penulis : Khaidir (3012018037) Mahasiswa IAIN Langsa